𝗠𝘂𝗻𝘁𝗼𝗸, Babelsatu.com— Sejumlah warga di Kabupaten Bangka Barat dikagetkan dengan adanya SMS atau layanan pesan singkat tentang status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka yang non aktif.
Status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ini imbas dari dibekukannya sebanyak 8.740 jiwa kepesertaan BPJS masyarakat Bangka Barat oleh Pemprov Bangka Belitung.
Ribuan kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Bangka Barat yang dinonaktif Pemprov itu terhitung sejak 1 September 2024 karena persoalan defisit anggaran salah satunya disebabkan membengkaknya tagihan klaim BPJS Kesehatan.
Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Bangka Barat, Muria Indriakasih kepada wartawan baru-baru ini menjelaskan kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan Pemprov Babel tidak dapat dicover atau dibayarkan Pemkab Bangka Barat.
Dampak dari politik anggaran kesehatan di daerah yang tidak lagi berpihak pada masyarakat miskin ini membuat masyarakat resah sekaligus kuatir.
Seperti yang dialami seorang warga di desa Air Limau Kecamatan Muntok, Yudi Winata.
Dia mengaku kaget sekaligus gelisah saat diberitahu istrinya jika BPJS Kesehatan keluarganya telah non aktif.
“Orang rumah madaku, katanya dapat SMS dari BPJS, isinya BPJS kami tidak aktif lagi. Saya terkejut, kaget. Takut kalau pas lagi butuh tidak bisa digunakan,” kata Yudi, kemarin.
“Yth. Bapak/Ibu Surxxxx bersama ini kami beritahukan bahwa status kepesertaan JKN Bapak/Ibu saat ini adalah NONAKTIF sebagai peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) tanggungan pemerintah daerah,” demikian isi SMS notifikasi dari BPJS Kesehatan bercentang biru alias akun resmi.
SMS notifikasi dengan isi pesan serupa diterima Hengki, warga dusun Belit Desa Dendang, Kecamatan Kelapa.
Aduan yang sama disampaikan Ami, salah satu warga di Parit Tiga. Dia mengaku bahkan sejak 2 tahun lalu setiap bulan selalu saja menerima SMS pemberitahuan kalau BPJS Kesehatan keluarganya tidak aktif.
Sementara Syhaferi, warga Desa Tugang mengakui tak paham dengan program BPJS gratis yang digambar-gemborkan Pemda Bangka Barat saat ini.
Dia bersaksi sebagai salah satu dari sekian banyak warga Bangka Barat yang ketika berobat harus menebus obat di luar puskesmas dan rumah sakit, tapi tidak pernah menerima uang ganti rugi seperti disampaikan Sukirman dan tim kampanye Paslon 01 selama ini.
“Kami sekeluarga dibayar pemerintah. Pada awalnya ketika dikasih, masih aktif. Pas ada keluarga mau berobat dicek lagi sudah tidak aktif, dan karena tidak aktif maka tidak mau ngecek lagi. Semoga bisa diaktifkan lagi. Tapi walaupun gratis tidak ada satupun masyarakat yang ingin sakit,” pungkasnya.
Fakta tersebut diatas menjadi bantahan telak warga atas pernyataan calon bupati Sukirman dalam debat pertama pekan lalu yang mengatakan walaupun masyarakat menebus obat di luar tapi diganti oleh Dinkes.
“Obat yang ditebus itu diganti oleh Dinkes. Jadi walaupun nebus di luar tapi dibayar kembali,” ujar Sukirman. (SHL)
