JAKARTA, Babelsatu.com – Guna merespon keluhan petani kelapa sawit yang mengeluhkan turunnya Harga TBS di Bangka Belitung, DPRD Prov Bangka Belitung menyambangi Kementerian perdagangan. (Senin, 26/5/2026). Kunjungan ini untuk mempertanyakan kebijakan yang di umumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Mei 2026 yang lalu tentang Ekport CPO akan satu pintu melalui DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia).
Dalam acara itu Hadir dianataranya
- Didit Srigusjaya Tegaskan Paripurna Usul Pendapat DPRD terhadap Pemberhentian Wakil Gubernur Bukan Pemakzulan
- Rina Tarol Heran Hanya 17 Anggota DPRD Babel yang Menjalankan Fungsi Konstitusional, Menyikapi Wakil Gubernur yang Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
- DPRD Babel Mediasi Polemik Timah Masyarakat, Soroti Nasib Timah Sitaan dan Dugaan Intimidasi
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, turut menghadiri kunjungan kerja ini bersama Wakil Ketua Edi Iskandar, Mehoa, Sardi, Ahim, Musani serta Johan Virgio.
Rombongan DPRD Babel diterima oleh Sekretaris Dirjen perdaganagn luar negeri kementerian Perdagangan Ojak Simon.
Menurut Ojak Simon, kebijakan ini akan efektif pada 1 Januari 2027 mendatang, saat ini masih tahap sosialisasi ke masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit.
Sementara, Didit Srigusjaya meminta pemerintah pusat ikut intervensi ke para pengusaha kelapa sawit di daerah yang telah menurunkan harga TBS rata-rata Rp.1.000,-.
Didit menyayangkan sikap pabrik kelapa sawit yang terlalu cepat bereaksi atas kebijakan tersebut yang mengakibatkan harga TBS di petani terjun bebas
Saat ini petani menjerit dengan situasi yang ada harga TBS anjlok ditambah lagi harga pupuk semakin mencekik. Oleh karena itu didit dengan nada memelas meminta tolong agar pemerintah pusat lebih bijak dalam mengambil sikap. (adv/rill)
