PANGKALPINANG, Babelsatu.com – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Kepulauan Bangka Belitung mencatat pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera sebesar 0,77 persen pada tahun 2024, bahkan terendah secara nasional.
Rektor Universitas Pertiba sekaligus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pertiba menanggapi perihal pertumbuhan ekonomi Babel 2024 terendah tersebut.
“Posisi ini sangat jauh di bawah rata-rata nasional dan daerah lainnya, menunjukkan bahwa perekonomian Babel mengalami stagnasi atau pertumbuhan minimal,” ujar
Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 20,80%, yang menandakan dinamika ekonomi yang sangat kuat di wilayah tersebut.
Maluku Utara berada di peringkat kedua dengan pertumbuhan 13,73%. Sulawesi Tengah menempati peringkat ketiga dengan pertumbuhan 9,89%.
“Kecuali karena factor covid-19 pada tahun 2020, angka ini menjadi kontribusi pertumbuhan terendah dalam kondisi normal dalam kurun waktu 2011-2024 atau bahkan sejak provinsi ini otonom dari Sumsel,” lanjutnya.
Tahun 2020 atau saat covid-19 merebak angka pertumbuhan anjlok ke angka -2,29 persen. Selebihnya Bangka Belitung dalam kondisi normal masih mampu mencatatkan angka pertumbuhan diatas 3 persen.
Menurutnya, rendahnya pertumbuhan ini disinyalir tidak terlepas dari faktor ketergantungan Bangka Belitung dengan sektor pertimahan, diperparah juga dengan imbas kasus korupsi dalam sektor timah, mengingat timah adalah salah satu komoditas utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Babel.
Faktor lain dari penurunan ini karena minimnya diversifikasi ekonomi, sehingga perekonomian rentan terhadap fluktuasi sektor pertimahan saja.
Masalah ekonomi selanjutnya yang berkontribusi terhadap kurang terdongkraknya pertumbuhan ekonomi babel karena masalah struktural seperti infrastruktur, kebijakan investasi, atau daya saing daerah.
“Imbas korupsi timah berpengaruh besar pada penurunan tajam pada penerimaan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi jauh lebih kecil dari potensinya, maka potensi pertumbuhan ekonomi akan terganggu.
Lebih jauh, korupsi juga menurunkan kepercayaan investor yang enggan menggelontorkan modalnya, mandeknya modal segar dari investor berdampak pada hilangnya potensi penggerak ekonomi akibatnya pertumbuhan ekonomi juga terganggu,” katanya.
Untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada tahun 2025, beberapa langkah strategis harus dilakukan.
lSelain memperjelas penataan pertimahan dan memposisikan peran serta masyarakat dalam eonomi pertimahan, pemerintah daerah juga perlu melakukan langkah-langkah sebagai upaya memperkuat sektor ekonomi yang ada seperti pertanian dan perkebunan, kelautan perikanan, industri kreatif, industri pengolahan dan pariwisata, yang dapat mendorong pengurangan ketergantungan pada timah dan terciptanya sumber pendapatan baru yang lebih beragam,” sarannya.
Pemerintah daerah perlu mengawal anggaran agar tepat sasaran serta mendiversifikasi sumber pendapatan daerah.
Pembangunan infrastruktur yang mendukung hilirisasi produk-produk unggulan sebaiknya dibiayai dari pemerintah pusat, sementara APBD diupayakan untuk mendukung penuh program-program peningkatan daya beli masyarakat.
“Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan pertumbuhan ekonomi Babel pada tahun 2025 dapat meningkat dam kembali pulih dalam rentang pertumbuhan 3-5 persen.
Peran pemerintah pusat maupun daerah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik. Sinergi antara keduanya harus diarahkan pada langkah-langkah strategis yang terencana dan implementasi kebijakan yang efektif,” katanya.
Sebagai pengambil kebijakan makro dan pengelola sumber daya nasional, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung Babel untuk berkembang.
“Alokasi anggaran dalam rangka mendukung pemulihan dan diversifikasi ekonomi harus digelontorkan lebih besar namun tepat sasaran, selain itu anggaran pembangunan infrastruktur juga harus di tingkatkan khususnya dalam mendukung hilirisasi produk-produk mineral maupun produk perekonomian serta potensi kelautan babel, sehingga babel bisa berkurang dari ketergantungan terhadap pertimahan,” katanya.
Hal yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan pemerintah pusat adalah memperjelas arah penataan pertimahan di bangka Belitung, termasuk memposisikan peran masyarakat bangka belitung yang bergantung pada timah, memperkuat pengawasan pada sektor tambang.
Pemerintah daerah juga harus menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.
lSebagai pengelola langsung potensi dan kebutuhan masyarakat di Babel, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam implementasi kebijakan pusat dan pengelolaan lokal, imbas dari korupsi timah adalah penurunan daya beli masyarakat yang cukup signifikan, untuk itu perlu upaya nyata dalam peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat,
anggaran belanja daerah diupayakan sepenuhnya pada program-program yang berimbas langsung pada peningkatan daya beli masyarakat, program-program bantuan sosial termasuk operasi pasar murah diupayakan lebih optimal dan tepat sasaran,” katanya. (nov)
