BANGKA, Babelsatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2023 dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2022, Sabtu (13/8/2022) di Gedung Mahligai DPRD Bangka.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Bangka, Iskandar, S.IP dan dihadiri Bupati Bangka Mulkan ,SH MH, Forkopimda serta sejumlah Kepala OPD.
Dalam sambutannya Iskandar mengatakan, nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan oleh Bupati Bangka melalui Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2023 lalu.
Iskandar menjelaskan, kesepakatan KUA PPAS antara Legislatif dan Eksekutif Minggu Ke-2 Bulan Agustus karena mencermati ketentuan, hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam KUA dan PPAS Tahun 2023 Adalah menyangkut kebijakan dalam hal pendapatan, Belanja dan pembiayan dan asumsi yang mendasarinya, serta untuk menentukan program Prioritas dan patokan batas maksimal Anggaran untuk setiap kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bangka selama periode 1 Tahun, Yaitu Tahun 2023.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Bangka berharap program kerja Tahun 2023 dan 2022 Perubahan dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka.
Sementara, Mulkan mengatakan, agenda perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2022 sebelumnya telah disampaikan melalui rapat Paripurna 5 Agustus 2022 Lalu, dan telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, sehingga mencapai kesepakatan untuk dikukuhkan dengan nota kesepakatan yang akan ditandatangani dalam rapat Paripurna pada hari ini.
“Adapun besaran proyeksi pendapatan, Belanja, dan pembiayaan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD TA.2022 telah disepakati bersama,” terang Mulkan.
Mulkan menambahkan, KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD tahapan pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 maupun rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2022 telah dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif. (naf)
