Koba, Babelsatu.com– Masyarakat petani di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang mengeluhkan tingginya harga pupuk non subsidi yang mengalami kenaikan berkali-kali lipat belakangan ini.
Keprihatinan ini disampaikan masyarakat Desa Baskara saat mengikuti reses masa sidang II yang dihadiri Wakil Ketua (Waka) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah, Batianus SE, Minggu (15/5/2022).
Aduk, sapaan akrab Batianus, yang tak abai terhadap keprihatinan konstituen tersebut berharap pemerintah melakukan langkah-langkah strategis setidaknya agar kenaikan harga pupuk non subsidi ini tidak membuat petani makin merana.
Menurut politikus Golkar itu, yang paling terdampak akibat melambungnya harga pupuk adalah masyarakat petani.
“Ini yang menanggung kerugian adalah petani bukan perusahaan karena pengusaha tidak mau rugi. Kenapa harga pupuk khususnya non subsidi saat ini sangat tinggi dan di saat yang sama pemerintah diam saja,” kata Aduk, Selasa (17/5).
Aduk mengkhawatirkan tingginya harga pupuk yang menyentuh angka Rp 600 ribuan membuat petani beralih menggunakan pupuk subsidi.
“Kendatipun sebenarnya petani sawit tidak boleh menggunakan pupuk subsidi karena peruntukannya bagi petani holtikultura. Kalau petani sawit menggunakan pupuk subsidi, kita kuatir kebutuhan tidak terpenuhi. Tapi sebaliknya juga, petani holtikultura hanya bisa menggunakan pupuk majemuk bersubsidi seperti Pondska, NPK, kalau urea mereka tidak pakai. Maka Pemerintah Daerah harus mengkluster soal pemanfaatan pupuk ini sehingga tidak terjadi kekurangan,” beber Aduk.
Aduk lantas mendorong pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengontrol harga pupuk seperti harga minyak goreng selama ini.
“Hingga hari ini harga TBS sawit turun tapi minyak goreng tidak turun dan masih di atas Rp20 ribuan. Artinya harga TBS petani turun tidak sama sekali berpengaruh terhadap harga minyak goreng,” pungkas Aduk prihatin. (SHL)
