Pangkalpinang, Babelsatu.com– Rapat koordinasi (Rakor) bidang politik dan pemerintahan umum di daerah persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 digelar, Selasa (01/03/2022).
Rapat yang dilaksanakan secara virtual itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang Radmida Dawam, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bakeuda, serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang.
Rakor ini dibuka langsung Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
Sekda Radmida menuturkan Rakor yang diadakan Kemendagri tersebut bertujuan mendukung persiapan pelaksanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
Menanggapi arahan Kemendagri, Radmida menyebut pemerintah kota akan melakukan persiapan pelaksanaan yakni berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu tentang pelaksanaan teknis juga terkait penganggaran.
“Penganggaran harus dikoordinasikan supaya ada kesiapan dalam pelaksanaan. Itu harus kita siapakan sesuai dengan kondisi ketersediaan anggaran kita, ” jelasnya.
Sekda berharap Pilkada yang dilakukan dalam waktu yang sama akan ada sharing dana APBD antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
“Mekanisme ini harus dikoordinasi terlebih dahulu supaya ketahuan dana yang harus disiapkan pemda. Kita juga berharap pelaksanaan pemilu tidak terkendala pelaksanaannya dan berjalan lancar, ” ujar Radmida.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar berujar, Kemendagri telah memberikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk menyisihkan sisa anggara belanjanya mulai tahun 2021 ke dalam dana cadangan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
“Pemberian hibah tersebut dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, dapat diberikan kepada penyelenggara namun bukan merupakan kewajiban apabila diluar tahapan pilkada sebaimana telah ditetapakan, ” jelasnya.
Kegiatan ini, kata Bahtiar sebagai bentuk evaluasi ke depan dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan umum yang berfokus pada penyelenggaraan Pemilu.
“Seperti pengalaman kami pada pemilu sebelumnya, dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh unit kerja Kesbangpol kabupaten/kota tidak berjalan dengan maksimal, ” ujarnya.
Bahtiar menyebut pada Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, pemerintah pusat dan daerah harus membantu menyiapkan masyarakat daerah, menjaga harmoniasi dan tidak sekedar mengikuti tahapan dari KPU.
“Kita harus menyiapkan data kependudukan, memperbaiki pemahaman ideologi Pancasila masyarakat dengan melakukan pembinaan. Tidak hanya masyarakat, ASN juga harus dibina. Sebab saat ini banyak pegawai yang terpapar diluar ideologi Pancasila. Kalau ideologi aparatur kita rusak bagaimana kita mau membina masyarakat. Kerja sama Kesbangpol selama ini agak terlupa. Selama ini kita sibuk perbaiki ideologi masyarakat tapi ASN lupa, ” pungkasnya. (b1)
