Babelsatu.com– Presiden Joko Widodo menegaskan belanja pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun 2020.
Jokowi menilai situasi ekonomi saat ini mengharuskan peredaran uang yang banyak di masyarakat. Itu berasal dari konsumsi dan belanja pemerintah. Tapi nyatanya banyak instansi pemerintah yang masih biasa-biasa saja.
Menurut Jokowi lambatnya proses belanja pengadaan baik pemerintah pusat hingga daerah lantaran masih banyaknya instansi pemerintah yang bekerja biasa-biasa saja.
Padahal situasi saat ini merupakan situasi genting yang diperlukan kinerja yang lebih gesit.
Demikian dikatakan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara virtual, Rabu (18/11).
“Untuk pengadaan barang dan jasa yang praktis tinggal sampai 22 Desember 2020 harus betul-betul kita belanjakan sesuai rencana baik dari ABPN maupun APBD yang ada,” jelas Jokowi dilansir WE, Rabu siang.
Jokowi kesal masih ada sejumlah kementerian maupun lembaga yang penyerapan anggarannya masih rendah.
Seperti diketahui total realisasi nilai belanja pada 2020 belum mencapai 50 %. Nilainya hingga 9 November 2020 baru sebesar Rp289,34 triliun dari nilai Rp1.027,1 triliun.
“Ini bulan November. Tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 Desember kita sudah tutup. Masuk libur panjang akhir tahun,” tegasnya.
Untuk itu, Jokowi mendorong kepada semua pihak melakukan perubahan fundamental dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kita harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi juga dapat meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat,” tandasnya.
Jokowi berpendapat LKPP harus banyak melakukan terobosan terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern.
“Bangun sistem pengadaan yang real time. Lakukan transformasi ke arah 100% e-procurement. Lalu manfaatkan teknologi untuk memanfaatkan fasilitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat,” ujarnya.
Dengan bantuan teknologi-teknologi terkini diharapkan akan bisa memonitor secara real time nilai realisasi transaksi yang dilakukan setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah.
