DPRD Babel Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun 2025

PANGKALPINANG, Babelsatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Rapat Paripurna ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/4/2026) yang di hadiri Ketua DPRD Kep. Babel, Didit Srigusjaya, Gubernur Kep. Babel, Hidayat Arsani, Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Babel.

Bacaan Lainnya

“Sidang ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat”, kata Wakil Ketua DPRD, Edi Iskandar sebagai pemimpin rapat.

Dalam rapat tersebut, DPRD Babel menyoroti tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dalam pengelolaan APBD Tahun 2025. Hal ini mencerminkan masih belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, dan sektor lainnya.

DPRD Babel memberikan sejumlah catatan atas LKPJ Gubernur Tahun 2025 dari hasil kajian mendalam komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah.

DPRD Babel berharap Gubernur dapat segera menindaklanjuti Sejumlah catatan strategis berupa saran dan koreksi dari DPRD Babel atas penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan demi perbaikan pembangunan di Babel kedepan yang lebih baik.

Selain Penyampaian Rekomendasi LKPJ Gubernur, DPRD Babel juga menggelar rapat Paripyrna mengenai penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terkait plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Bangka Belitung.

Kedua agenda rapat Paripurna DPRB Bael ini diawali dengan penyampaian rekomendasi dari fraksi-fraksi partai di DPRD Babel, salah satunya Fraksi Partai Nasdem yang menilai struktur anggaran masih didominasi belanja pegawai sehingga berdampak pada terbatasnya ruang fiskal dalam mendorong pembangunan yang produktif. (adv/naf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *