Toboali, Babelsatu.com— Ratusan masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, nelayan, dan tokoh pemuda dari kampung Tanjung Ketapang, Batu Belimbing, Batu Perahu dan Batu Kapur serta nelayan desa Gusung mendatangi kantor bupati Bangka Selatan, Selasa (28/12/2021).
Kedatangan warga ini untuk mempertanyakan terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat perihal aktivitas tambang laut yang akan beroperasi di wilayah perairan laut Ketapang.
Joni Zuhri, Abdullah, Amril dan Dauri mewakili massa menegaskan menolak segala bentuk pertambangan yang rencananya akan beroperasi di perairan laut Tanjung Ketapang dan sekitarnya.
Ketakutan mereka menjadi-jadi saat nama para Pejabat Kabupaten Basel dicatut oleh oknum pengusaha yang menyebut orang nomor satu di Bangka Selatan menyetujui aktivitas tambang tersebut.
Ketua nelayan Batu Perahu Joni Zuhri saat ditemui seusai keluar dari ruangan Bupati memberikan keterangannya kepada para awak media.
Joni mengatakan, seorang pengusaha bernama Bukong telah menyuruh utusan menemui warga untuk menyampaikan soal rencana penambangan ilegal ini.
“Bahkan pengusaha tersebut membawa nama Bupati, katanya Bupati telah menyetujui. Jadi kedatangan kami di sini untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Bupati terkait kabar yang kami terima,” tukasnya.
Joni menilai klarifikasi langsung dari Bupati sangat perlu apakah benar hal itu terjadi, atau hanya untuk memancing situasi dengan menyebarkan kabar yang membuat kekisruhan di masyarakat.
“Intinya begini, sikap kami tetap pada profesi kami sebagai nelayan, kami berharap masih bisa memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian kami sebagai nelayan. Jdi kami mohon cukuplah daerah Sukadamai dan sekitarnya yang dilakukan kegiatan pertambangan,” pinta Joni.
Joni juga mengapresiasi respon cepat Bupati terkait penolakan setiap aktivitas ilegal.
Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T,. M.Tr. IP menegaskan dirinya tidak ikut campur dan tidak pernah mengeluarkan izin.
“Saya menerima audiensi dari para nelayan terkait keluhan bahwa akan dibuka rencana tambang di daerah yang masyarakatnya tidak menyetujui. Nah dari isu yang seliweran itu bahwa yang merestui tambang ilegal itu adalah Bapak Bupati, Ibu Kejari dan oknum TNI, maksud kawan-kawan nelayan Batu Perahu tadi itu untuk konfirmasi dan saya sangat senang sekali artinya mereka mau bertawadhu menanyakan langsung kabar berita itu terkait kebenarannya. Saya tegaskan kepada mereka tadi bahwa saya tidak ikut campur dan tidak pernah tau dan tidak pernah mengizinkan yang namanya sifat Ilegal selama saya masih menjadi Bupati Bangka Selatan,” kata Riza. (NS)
