Pangkalpinang, Babelsatu.com-Direktur Operasi PT Timah Tbk, Alwin Albar, bungkam saat diminta tanggapan soal penghentian operasional KIP PARAMRUAY 3 di perairan Toboali, Bangka Selatan.
Alwin yang dikonfirmasi wartawan via pesan WhatsApp pada Jumat (4/3) siang tidak membalas. Bahkan beberapa kali ditelpon pun menolak memberikan klarifikasi.
Selain Alwin, Kepala Unit Penambangan Laut Bangka (UPLB) PT Timah Tbk Belinyu, Tonggo Situmorang, juga menolak memberikan jawaban.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPD RI Dapil Bangka Belitung Alexander Fransiscus menyebut menerima laporan terkait adanya intervensi penghentian operasi KIP Paramruay 3 yang beroperasi di perairan Toboali.
Parahnya, dugaan intervensi penghentian operasi KIP Paramruay 3 itu diduga kuat dilakukan Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melalui PT Timah Tbk selaku mitra KIP Paramruay 3.
Setelah penghentian operasional KIP PARAMRUAY 3 ramai diberitakan, Alexander menyampaikan kembali mendapatkan informasi yang menyebutkan adanya pertemuan antara PT Timah Tbk dengan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid.
Informasi yang diterima Alexander dari mitra kerjanya, kesimpulan dari pertemuan itu management KIP Paramruay 3 diminta membayar kompensasi mereka.
Sayangnya, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mungkin lupa atau memang tidak tahu jika selama ini KIP Paramruay 3 sudah membantu masyarakat hingga miliaran rupiah.
“Saya dapat info dari mitra kerja kami kemarin ada pertemuan antara PT Timah dengan Bupati Riza. Inti dan kesimpulan pertemuan itu, management KIP Paramruay 3 diberi waktu seminggu untuk membayar kompensasi mereka,” kata Alexander.
Akan tetapi, Alexander justru mempertanyakan kompensasi mana yang dimaksud pihak PT Timah ataupun kepala daerah.
Karena menurut informasi dari management, KIP Paramruay 3 justru telah membayar kompensasi yang jumlahnya hingga miliaran rupiah dan disalurkan melalui forum BAHER (Bangka Selatan Berhame Hame) dan Forum kite Bahao.
“Saya berbicara data dan fakta karena informasi yang saya dengar dari management KIP Paramruay 3 ini mereka justru telah membayar kompensasi kepada masyarakat melalui forum BAHER 3.000 per kilo. Jadi pertanyaan saya kompensasi yang mana yang mereka pertanyakan, kompensasi untuk masyarakat atau pribadi ini?. Bahkan untuk kegiatan bongkar muat yang dilakukan warga sekitar juga dibayar Rp 1.000 per kilogram. Kalau kompensasi yang jelas pasti dipenuhi tapi kalau nantinya berdampak persoalan hukum pastinya tidak bisa dipenuhi,” tegas Alexander.
Apalagi Alexander melanjutkan, KIP Paramruay 3 telah tiga tahun beroperasi di laut Toboali. Akan tetapi tidak pernah ada persoalan kompensasi selama ini.
“Bahkan, tahun lalu KIP Paramruay 3 mendapat penghargaan dari PT Timah lantaran kinerja mereka sebagai mitra dinilai baik,” pungkas Alex, sapaan karib sehari hari Alexander.
