MENTOK, Babelsatu.com— Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang buruk di era kepemimpinan Bupati Sukirman dan Wakil Bupati Bong Ming Ming yang berujung pada tingginya utang Pemda namun gagal mendongkrak ekonomi masyarakat selama memimpin Bangka Barat disorot Anggota DPR RI dapil Bangka Belitung, Ir Rudianto Tjen.
Politikus PDI Perjuangan yang terpilih sebagai legislator Senayan asal Babel sejak 2004 itu menegaskan, kondisi yang dialami masyarakat Bangka Barat saat ini adalah konsekuensi politik akibat salah memilih pemimpin daerah 5 tahun lalu.
Tak ingin hal itu kembali terulang, Rudianto Tjen lantas mengajak masyarakat terutama di Desa Sinar Manik yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu 22 Maret mendatang agar tak salah menentukan pilihan politiknya.
“Saya ingatkan, jangan sampai salah pilih. Ekonomi masyarakat kita morat-marit, utang menumpuk hingga TPP ASN yang tidak kunjung dibayar harus mendorong masyarakat kita untuk lebih selektif memilih pemimpin terbaik lima tahun ke depan,” kata Rudianto Tjen dalam arahannya saat kunjungan kerja reses dan buka puasa bersama DPC PDI Perjuangan Bangka Barat di Mentok, Senin (17/3).
Anggota Komisi I DPR RI itu lantas menginstruksikan seluruh kader partai untuk turun ke bawah berjuang bersama masyarakat Desa Sinar Manik yang akan mengikuti PSU Pilkada Babar guna memenangkan Paslon nomor urut 2 Markus dan Yus Derahman (Maknyus).
“PSU di Sinar Manik nanti menentukan kemenangan kita untuk memperbaiki Bangka Barat 5 tahun ke depan. Bersama masyarakat Sinar Manik yang punya semangat luar biasa demi perubahan dan perbaikan ke depan, ayo kita terlibat memenangkan PSU karena itu menentukan nasib Bangka Barat,” ujar Rudianto.
Dia meminta atensi khusus dari aparat penegak hukum (APH), hingga penyelenggara agar memastikan keamanan sehingga tidak ada penekanan-penekanan kepada warga, intimidasi, dan lain sebagainya menjelang berlangsungnya PSU.
Sebagai informasi, Pemkab Bangka Barat di bawah kepemimpinan Bupati Sukirman dan Wabup Bong Ming Ming saat ini mengalami defisit anggaran yang tidak sedikit.
Hingga bulan Maret 2025, Pemda Bangka Barat, masih memiliki hutang sebesar Rp. 36 miliar yang belum diketahui kapan akan dibayar.
Puluhan kegiatan seperti proyek pembangunan dan lainnya yang masuk tahun anggaran 2024 juga gagal bayar.
