TOBOALI, Babelsatu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Selain itu, Program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Program MBG menyediakan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas. Adapun sasaran program ini adalah peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat.
Program MBG diimplementasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. SPPG bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada sasaran program. Sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar komposisi gizi untuk program MBG dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan kualitas makanan.
Oleh karena itu, koordinasi antar pihak instansi, lembaga pemerintahan sangat dibutuhkan guna mensukseskan program tersebut, seperti halnya di kabupaten Bangka Selatan.
Melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan PPKB Bangka Selatan, Elvina, kepada wartawan, Senin (20/10/2025) mengatakan, pihaknya melakukan inspeksi awal ke salah satu SPPG di Teladan, jalan Barokah, Kecamatan Toboali, kabupaten Bangka Selatan.
Kedatangannya beserta timnya di dapur MBG tersebut sebagai bentuk koordinasi untuk melihat sejauh mana persiapan pelaksanaan kegiatan mitra MBG. “Hari ini kami melakukan survei ke dapur MBG SPPG di Teladan jalan Barokah terkait dengan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan di SPPG ini,” kata Elvina, Senin (20/10/2025).
“Jadi hari ini kita melakukan inspeksi awal terhadap dapur MBG ini, sejauh mana untuk persiapan nya sampai dengan sekarang sehingga nantinya kita bisa untuk menyampaikan informasi ini terkait dengan kesiapan pelaksanaan dari SPPG ini,” tambahnya.
Selain untuk mengetahui persiapan sejauh mana, kedatangan pihaknya juga sebagai bentuk dari kegiatan pemeriksaan kesehatan di lingkungan tempat pengelolaan pangan atau dapur MBG itu sendiri.
Hal itu diperlukan agar dapur MBG memenuhi standar kesehatan, seperti higienitas di tempat pengolahan makanan, kualitas air minum, hingga kebersihan tempat umum, sehingga terjamin keamanan dan kesehatan lingkungan, baik bagi masyarakat maupun bagi produk yang dihasilkan.
Apabila dalam Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka dapur MBG berhak untuk mengajukan dan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Tadi kami sudah menyampaikan terkait beberapa hal kekurangan yang harus dilengkapi sehingga nantinya pada saat pengajuan SLHS sudah terpenuhi di IKL nya. Pihak SPPG harus memenuhi IKL minimal 80 nilainya, kemudian harus ada lay out dapur, harus ada surat domisili juga, dan disertai dengan hasil lab yang nantinya akan menyusul jika SPPG nya siap untuk beroperasi,” jelasnya.
Melalui kegiatan survei dan inspeksi awal dalam upaya mensukseskan program andalan Presiden RI di Bangka Selatan, Elvina berharap SPPG yang terletak di jalan Barokah ini menjadi SPPG pertama yang beroperasi di Bangka Selatan.
“Harapannya setelah kami melakukan survei awal ini kedepannya nanti setelah ada kepala SPPG nya SPPG di Teladan ini bisa secepat beroperasi sehingga nantinya merupakan salah satu SPPG yang pertama beroperasi di Bangka Selatan,” pungkasnya.(nov)
