Muntok, Babelsatu.com— MARKUS, S.H calon bupati Bangka Barat nomor urut 2 tercatat pernah menjabat sebagai bupati menggantikan almarhum Parhan Ali yang meninggal dunia karena sakit. Markus dilantik tanggal 26 Maret 2019 dan mengemban amanah hingga Maret 2021.
Meskipunย menjabat dalam waktu tidak begitu panjang, namun politisi kelahiran Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip ini telah mampu membuktikan kinerja yang patut diperhitungkan untuk kemajuan pembangunan di Bangka Barat.
Selama kurang lebih dua tahun memimpin, mantan wakil ketua DPRD Bangka Barat ini memiliki sejumlah program unggulan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur hingga keagamaan.
Di bidang pendidikan misalnya, Markus punya program bantuan seragam dan tas gratis bagi siswa-siswi yang baru masuk sekolah negeri maupun swasta baik tingkat SD maupun SMP. Termasuk menggratiskan SPP untuk sekolah negeri SD dan SMP. Sayangnya program ini ditiadakan selepas Markus tak lagi menjabat.
“Kalau SMA / SMK itu memang kewenangan provinsi. Program bantuan ini sangat baik karena meringankan beban warga kita, tapi sayang sekali sekarang sudah tidak ada lagi. Masyarakat bisa menilai sendiri mana kepala daerah berpihak pada kepentingan masyarakat mana yang tidak,” kata Markus.
Tak hanya bantuan seragam dan tas gratis hingga bebas biaya SPP, Markus juga bekerjasama dengan Perusahaan JABABEKA Bekasi memberikan ๐ฏ๐ฒ๐ฎ๐๐ถ๐๐๐ฎ ๐ธ๐๐น๐ถ๐ฎ๐ต ๐ด๐ฟ๐ฎ๐๐ถ๐ bagi 80 lebih putra-putri Bangka Barat untuk berkuliah di Akademi Komunitas Presiden (AKP) tanpa menggunakan uang negara (APBD) sepeser pun karena kemampuan lobi dan jejaring kuat yang dimiliki Markus.
Sementara di bidang kesehatan, mantan Bupati Markus punya program jaminan kesehatan masyarakat Bangkaย Barat terpadu (JKBT) ๐๐ฎ๐ป๐ฝ๐ฎ ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ ๐ธ๐ฒ๐๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ธ ๐บ๐ฎ๐บ๐ฝ๐ (๐ฆ๐๐ง๐ ) yang iuran premi bulanannya dibayarkan Pemda (peserta PBI APBD-red). Sekarang namanya BPJS.
Lewat program JKBT ini, Pemda Bangka Barat di bawah kepemimpinan Markus terus meningkatkan kepesertaan masyarakat dengan menambah alokasi anggaran bersumber dari APBD senilai lebih kurang Rp 16 miliar, anggaran dari Pemprov Babel hingga anggaran pusat melalui Kementerian Sosial.
Hasilnya, hingga akhir masa jabatan sebagai bupati awal tahun 2021, seluruh masyarakat Bangka Barat bahkan sudah 85 persen tercover BPJS Kesehatan jika ingin berobat.
Masih di bidang kesehatan, Markus punya program bantuan jamban sehat atau pembuatan WC gratis untuk warga yang belum punya jamban saat itu.
Bantuan senilai Rp 5 juta per unit ini bertujuan untuk mencapai kondisiย Open Defecation Freeย (ODF) atau stop BAB sembarangan di seluruh desa Bangka Barat.
Atas komitmen penuh mewujudkan masyarakat lebih sehat dan bersih, Pemkab Bangka Barat di era kepemimpinan Markus berhasil menerima penghargaan tingkat nasional sebagai kabupaten sehat kategori swasti saba wistara 2019 dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun di bidang keagamaan, pada jaman Bupati Markus ada program peningkatan bantuan hibah terhadap rumah-rumah ibadah, bantuan uang saku senilai Rp 1,5 juta per orang dan Al-Quran bagi jemaah calon haji asal Bangka Barat yang akan berangkat ke tanah suci, memberikan insentif untuk penghafal Al-Quran, hingga mengangkat serta memberikan insentif bulanan bagi para dai desa.
Selain itu, pada sektor pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya, Markus berhasil melobi pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga mendapat kucuran dana senilai lebih kurang Rp 100 miliar untuk pembangunan pelabuhan barang Tanjung Ular di Desa Air Putih Kecamatan Muntok yang hingga hari ini tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Tanjung Ular tersebut dibangun selama kurang lebih dua tahun yang dimulai sejak 11 Desember 2020.
Pada era kepemimpinan Markus, Pemda Bangka Barat juga bekerjasama Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) membuka akses jalan tembus sepanjang kurang lebih 13,8 kilometer yang menghubungkan desa Air Limau Kecamatan Muntok menuju dusun Tanjung Ular Desa Air Putih.
Mantan Bupati Markus juga membangun perpustakaan modern pertama dan terbesar di Bangka Belitung dengan anggaran lebih kurang Rp 10 miliar yang terletak di Pal 2 Muntok termasuk membangun stadion cukup besar di Pal 9 pada tahun 2020 sebagai persiapan jelang Porprov 2022.
Diketahui, pembangunan stadion kala itu belum bisa dirampungkan Markus karena berakhirnya masa jabatan pada 2021.
Sementara di bidang ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan, meskipun dihadapkan pada kondisi keuangan yang sulit karena refocusing anggaran akibat merebaknya pandemi covid-19, Pemda Bangka Barat kala itu tetap memberikan program bantuan sosial berupa paket sembako gratis 100 KK setiap desa se-Bangka Barat.
Namun lagi-lagi, program yang sangat membantu masyarakat kurang mampu ini tidak masuk skala prioritas di jaman kepemimpinan bupati saat ini.
Pemda juga membantu masyarakat dengan menurunkan pajak listrik, PPJ (Pajak Penerangan Jalan), untuk 1.200-900 ke bawah sebesar 2-3 persen.
Markus juga punya perhatian terhadap kesejahteraan pegawai dengan menaikan gaji bulanan honorer atau PHL di lingkungan Pemda Bangka Barat sebesar Rp 500 ribu.
Pada suatu kesempatan, Markus pernah bilang, pengalamannya menjadi bupati di saat pandemi covid-19 sedang tinggi-tingginya waktu itu mengajarkan dirinya betapa pentingnya pengendalian diri.
Markus paham betul, pemimpin harus peka dan sensitif terhadap situasi sosial agar tidak bertindak keliru atau membuat kebijakan yang tidak relevan bagi publik.
“Mengasah kepekaan akan membantu seorang kepala daerahย berempati lebih sering dan makin dalam kepada masyarakat, yang pada gilirannya membuat kebijakan akan lebih bermakna, dan pro pada kepentingan masyarakat Bangka Barat,” ujar Markus.
Markus senantiasa berusaha sepenuh hati, merawat kesadaran sebagai pemimpin untuk mewujudkan ajaran luhur Ki Hajar Dewantara; senantiasa berada paling depan dalam mewujudkan kepentingan orang-orang yang ia pimpin, kepentingan publik yang ia kelola.
Bukan justru di posisi paling belakang, tatkala memperjuangkan kepentingan lebih besar yang bakal dinikmati publik. (๐ฆ๐๐)
