PANGKALPINANG, Babelsatu.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK baru saja usai dan saat ini siswa siswi yang dinyatakan lulus PPDB sedang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekola (MPLS).
Namun ternyata ada ratusan orang tua wali murid yang tidak menerima hasil keputusan PPDB tersebut, pasalnya para wali murid mencium sejumlah kecurangan yang di anggap merugikan calon siswa yang berada dekat dengan lingkungan zonasi sekolah, sehingga banyak yang tidak lulus PPDB. Misalnya Petunjuk Teknis (Juknis) yang tidak mengacu pada Keputusan Mentri Pendidikan dan jalur Zonasi yang mengharuskan sertifikat prestasi dan jumlah nilai rata-rata.
Persoalan tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, termasuk dilaporkan ke DPRD Bangka Belitung dan Ombusman untuk ditindak lanjuti, namun hingga hari ini tidak ada jawaban.
Akibat tidak dihiraukan oleh para pemangku kepentingan tersebut, ratusan orang tua wali murid atas nama Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) akhirnya melakukan Aksi protes dengan melakukan demontrasi di halaman kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dan halaman Kantor Gubernur Babel, Senin (24/07/2023).
Demo ini di koordinator oleh sejumlah tokoh masyarakat Pangkalpinang yaitu, Irianto Tahor, M. Nastsir, Aby Churairoh dan sejumlah perwakilan dari Kabupaten di Bangka.
Menurut M.Natsir, Juknis yang di buat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Babel tersebut sekehendak sendiri tidak mengacu pada Keputusan Mentri Pendidikan.
Sebab lanjutnya, pada Juknis tersebut mengatur siswa yang mendaftar melalui jalur Zonasi diutamakan pada siswa yang memiliki sertifikat prestasi. Padahal sertifikat prestasi hanya di syaratkan pada siswa yang mendaftar di jalur prestasi.
“Untuk jalur zonasi harusnya berdasarkan jarak bukan berdasarkan sertifikat prestasi karena untuk sertifikat prestasi sudah ada jalur sertifikasi,” jelas Natsir.
Akibat aturan yang asal asalah tetaebut kayta Natsir saat ini ada ratusan murid sampai hari ini tidak bisa bersekolah karena sekolah negeri sudah penuh dan sekolah swasta juga tidak ada terutama di Bangka Bengah.
Sementara Irianto Tahor meminta kepada Pemerintah Provinsi untum memberikan kebijakan penambahan kelas dan pembangunan sekolah baru demi menampung anak anak yang inhin bersekolah. (naf)
