Pangkalpinang, Babelsatu.com – Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian dan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam menghadiri rapat program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Bangka Belitung yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Selasa (8/3/2022).
Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus patuh pada aturan pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurut Abdul Fatah, KPK hadir di tengah-tengah pemerintahan di Bangka Belitung sekitar dua tahun terakhir dengan program MCP melalui hasil evaluasi terhadap pembangunan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, termasuk kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan pemerintah pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini dengan apa hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita perbuat bagi pemerintah bagi rakyat Babel,” tuturnya.
KPK menggunakan tugas strategi mulai dari penindakan dan pencegahan, penindakan itu ditindaklanjuti penangkapan.
Lanjutnya, MCP merupakan evaluasi KPK yang digunakan untuk meningkatkan prosedur dimulai dari perencanaan anggaran, APID, perizinanan, PBB sampai alokasi dana desa yang memiliki potensi atau meminimalisir potensi korupsi.
“Komitmen KPK untuk kebersamaan pemerintah daerah maupun DPRD dan APID mengawal anggaran atau pun APBD. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah agar tidak disalah gunakan, kemudian OTT menjadi tolok ukur juga bukan berarti OTT tidak kami sentuh, yang tidak kena OTT kami minta perestasi ini dijaga agar tidak terjadi OTT diwaktu – waktu yang akan datang,” ucapnya.
Rapat koordinasi juga dihadiri Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Kajati Bangka Belitung Daru Tri Sadono, Kepala BPKP Perwakilan Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho, Kepala Kanwil ATR/BPN Bangka Belitung Oloan Sitorus dan sejumlah kepala daerah di wilayah Bangka Belitung. (rel)
