JAKARTA, Babelsatu.com – Menjadi semangat global bagi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman untuk membudayakan anti korupsi lebih cepat dalam masyarakat. Sehingga tak hanya memotivasi para pejabat, namun diperlukan keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan sebagai penggerak anti korupsi di tanah air.
“Anti korupsi harus kita budayakan lebih intensif lagi, agar sikap tersebut melekat menjadi karakter, sehingga penggerak anti korupsi ini akan lebih banyak lagi,” ungkap Gubernur Erzaldi usai menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (09/12/2021).
Menurutnya, sektor pendidikan merupakan salah satu sasaran untuk membudayakan anti korupsi sedini mungkin, dengan memasukkan kurikulum khusus antikorupsi.
Kehadiran Gubernur Erzaldi pada Harkodia 2021 merupakan suatu kehormatan, karena dirinya diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama 6 gubernur lainnya, diantaranya, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Lampung.
“Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” yang menjadi tema Hari Antikorupsi tahun ini. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai bentuk penyadaran publik dan keterlibatan masyarakat, telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam peringatannya tahun ini di Indonesia, dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.
Dalam rangkaian acara yang juga disiarkan melalui channel youtube KPK RI tersebut, diberikan beberapa penghargaan, seperti Penghargaan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penghargaan Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi, Penghargaan Aparat Penegak Hukum (APH), Penghargaan Capaian _Monitoring Centre for Prevention_ (MCP), dan Penghargaan Dana Insentif Daerah (DID).
Selain itu, dilaksanakan juga Peluncuran Program Indikator Penilaian MCP 2022, Peluncuran Kampanye Antikorupsi Bersama Sinergi KPK dan Kementerian BUMN dan Peluncuran _pilot project_ Desa Anti Korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan rasa bangga atas terlaksananya Harkodia 2021. Terlebih suatu kehormatan dan kebahagiaan dapat dihadiri oleh Presiden Jokowi.
“Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Dan kami berharap melalui Hari Antikorupsi Sedunia, mari tanamkan jiwa untuk tidak melakukan korupsi. Berkarya untuk bangsa mengabdi untuk negeri, membebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi,” ungkapnya.
Dijelaskannya, tema yang diambil tahun ini dipilih dalam rangka memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa untuk berperan serta memberantas dan mengambil aksi-aksi pemberantasan korupsi.
“Kita berharap semua anak bangsa memiliki semangat dan komitmen bersama untuk membangun budaya antikorupsi,” ajaknya.
Sementara, Presiden Rl Joko Widodo, dalam sambutannya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa korupsi adalah _extra ordinary crime_ yang mempunyai dampak luar biasa, oleh sebab itu harus ditangani secara _extra ordinary_ pula.
Presiden berpesan kepada KPK jangan cepat berpuas diri dulu atas capaiannya, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberatasan korupsi masih dinilai belum baik.
“semua harus sadar mengenai ini,” ungkap Presiden Jokowi.
Ditegaskan RI 1 ini, Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang imbasnya langsung dapat dirasakan oleh rakyat melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan pekerjaan baru yang bertambah serta kebutuhan pokok yang lebih murah.
Dukungan masyarakat atas pemberantasan korupsi diingatkannya untuk dapat dimanfaatkan, sehingga penanaman budaya antikorupsi menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi, yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri sebagai kunci mental antikorupsi.
“Pemerintah mengajak bapak/ibu dan saudara semuanya untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan dan pembangunan lebih efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus, gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi dan transparansi, perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu, tingkatkan kualitas aparat penegak hukum dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi,” ungkapnya diakhir sambutan.(Red)
